 |
| Hafalan Ringkas Sejarah Perjuangan Indonesia Sebelum Kemerdekaan |
Sejarah
Perjuangan Indonesia
1.
Perlawanan Rakyat terhadap Portugis
a. Perlawanan Rakyat Malaka terhadap Portugis
Pada tahun 1511,
armada Portugis yang dipimpin oleh Albuqauerque menyerang Kerajaan Malaka. Untuk menyerang colonial
Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1513 mengalami kegagalan karena kekuatan dan
persenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Falatehan
dapat menguasai Banten,Suda Kelapa, dan Cirebon. Armada
Portugis dapat dihancurkan oleh Falatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta (Jakarta)
b. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis
Mulai tahun 1554
hingga tahun 1555, upaya Portugis tersebut gagal karena Portugis mendapat perlawanan keras dari rakyat Aceh.
Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka
pada tahun 1629.
c. Perlawanan Rakyat Maluku terhadap Portugis
Bangsa Portugis kali
pertama mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan Portugis berikutnya pada tahun 1513. Akan
tetapi, Tertnate merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh
keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempahrempah. Pada tahun 1533, Sultan Ternate
menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570,
rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap
bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya terbunuh di dalam
Benteng Duurstede. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Baabullah pada tahun 1574. Portugis
diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor.
2. Perlawanan Rakyat terhadap Belanda (VOC)
Persekutuan dagang Hindia Timur milik pemerintah Belanda di Indonesia
adalah Vereenigde oost Indische Compagnie (VOC) yang berdiri tahun 1602.
a. Perlawanan Rakyat Mataram
1) Perlawanan Rakyat Mataram Pertama
Dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso.
2) Perlawanan Rakyat Mataram Ke dua
Dilaksanakan tahun 1629 dan dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya.
Pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia,
dilanjutkan ke benteng Bommel tetapi belum berhasil.
3) Perlawanan
Trunojoyo
Sultan Agung Hanyakrakusuma wafat pada tahun 1645, kedudukannya digantikan
oleh putranya yang bergelar Susuhunan Amangkurat I. tahun 1674 meletuslah
pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Trunojoyo, putra Bupati Madura. Trunojoyo
mendapat dukungan dari para pengungsi Makassar yang dipimpin Karaeng Galesong
dan Montemarano mengakibatkan Amangkurat I terdesak dan melarikan diri untuk
meminta bantuan kepada Belanda. Meninggal dunia di Tegalwangi (dekat kota
Tegal). 1677, putra mahkota naik tahta sebagai raja Mataram dengan gelar
Amangkurat II. Perjanjian kepada Belanda berupa Bandar di Semarang, hak perdagangan
yang luas, seluruh daerah di Jawa Barat, disebelah selatan Batavia, dan pembayaran
semua ongkos perang dengan jaminan beberapa Bandar di pantai utara pulau Jawa. Setelah
Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukum mati (tahun 1679), Kerajaan Mataram
selalu mendapat pengaruh dari pemerintah Hindia Belanda.
4) Perlawanan
Untung Suropati
Untung Suropati adalah putra Bali yang menjadi prajurit kompeni di Batavia
antara tahun 1686 sampai 1706, Untung Suropati dan kawan-kawannya menyingkir ke
Mataram dan bekerja sama dengan Sunan Mas atau Amangkurat III untuk melakukan
perlawanan terhadap Kompeni Belanda (VOC) dan dinobatkan menjadi Adipati dengan
gelar Aria Wiranegara. Kekuasaan Untung Suropati meliputi Blambangan, Pasuruan,
Probolinggo, Bangil, Malang, dan Kediri. 1705, Kompeni Belanda secara sepihak
mengangkat pangeran Puger sebagai Sunan Pakubuwana I untuk menggantikan Amangkurat
III atau Sunan Mas bergabung dengan Untung Suropati. 1706, wilayah pertahanan Untung
Suropati diserbu oleh Kompeni Belanda. Untung Suropati gugur di Bangil dan
Amangkurat III atau Sunan Mas tertangkap, diasingkan ke Sri Langka.
5) Perlawanan
Pangeran Mangkubumi dan Mas Said
Tahun 1749, Pangeran Mangkubumi (adik dari Pakubuwana II) bekerjasama
dengan Mas Said (Pangeran Samber Nyawa) melakukan perlawanan terhadap
pakubuwana II dan VOC. 1749, Pangeran Mangkubumi meninggalkan istana dan membentuk
pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Pakubuwana II dan Kompeni Belanda
(VOC), mengalahkan pasukan kompeni. Pada tahun 1751, pasukan kompeni yang dipimpin
Mayor De Clerx, dapat dihancurkan. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said diakhiri
dengan Perjanjian Giyanti (tahun 1755) dan Perjanjian Salatiga (tahun 1757).
b. Perlawanan Rakyat Banten
Perlawanan rakyat Banten dibangkitkan oleh Abdul Fatah (Sultan Ageng
Tirtayasa) dan putranya Pangeran Purbaya. Tahun 1659, perlawanan rakyat Banten
mengalami kegagalan. 1683, VOC menerapkan politik domba (devide et impera)
antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sulatan Haji. Sultan
Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa
menghasilkan kompensasi. 1750, terjadi perlawanan rakyat banten terhadap Sultan
Haji.
c. Perlawanan Rakyat Makassar
Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Gowa dan
Tallo, yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar,
mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Sultan Hasanuddin tahun
1654-1669. Abad ke-17 Makassar menjadi pesaing berat bagi Kompeni VOC pelayaran
dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Setelah mendapatkan berdagang, VOC
mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan
kepada Sultan Hasanuddin. Pertempuran antara rakyat Makassar dengan VOC terjadi.
Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654 diawali dengan
perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang akan masuk maupun keluar
Pelabuhan Makassar mengalami kegagalan. Pertempuran ketiga terjadi tahun
1666-1667, pasukan kompeni dibantu olehpasukan Raja Bone (Aru Palaka) dan
pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Angakatan laut VOC, yang dipimpin oleh
Spleeman. Pasukan Aru Palaka mendarat di Bonthain dan berhasil mendorog suku
Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanudin. Penyerbuan ke
Makassar dipertahankan oleh Sultan Hasanudin. Sultan Hasanudin terdesak dan
dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667.
Factor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba
Belanda terhadap Sultan Hasanudin dengan Aru Palaka. Membantu Trunojoyo dan
rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC
d. Perlawanan rakyat Maluku
1) Perlawanan di
Ternate
Pertama pada tahun 1635 yang dipimpin oleh Kakiali. 1646 kembali terjadi
perlawanan rakyat Ternate terhadap VOC, yang dipimpin oleh Telukabesi. Pada
tahun 1650, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Saidi mengalami kegagalan.
2) Perlawanan di
Tidore
Tidore dipimpin oleh Kaicil Nuku atau Sultan Nuku. Perlawanan fisik dan
perundingan berhasil mengusir Belanda, mengusir Kolonial Inggris dari Tidore.
3) Perlawanan
oleh Patimura
Bulan Mei 1817, meletus perlawanan rakyat Maluku di Saparua yang dipimpin
oleh Thomas Mattulessy atau Kapitan Pattimura. Benteng kompeni Duurstede di
Saparua diserbu dan direbut rakyat Maluku. Meluas hingga ke Ambon dan ke
pulau–pulau sekitarnya, dikuasai oleh Kapitan Pattimura, Anthony Rybok,
Paulus-paulus Tiahahu, Martha Christina Tiahahu, Latumahina, Said Perintah dan
Thomas Pattiwael, kewalahan perlawanan rakyat Pattimura pada tahun 1817 mendantangkan
pasukan Kompeni dari Ambon yang dipimpin oleh kapten Lisnet. Oktober 1817, menyerang
rakyat Maluku secara besar-besaran, menangkap Kapitan Pattimura (tahun 1817) dihukum
mati pada tanggal 16 Desember 1817.
Hasil-Hasil Sidang PPKI
Berikut ini
beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI (1) tanggal 18 Agustus 1945.
1. Mengesahkan
dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan
oleh Dokuritsu Junbi Coosakai (BPUPKI), yang kemudian dikenal dengan Undang Undang
Dasar 1945.
2. Memilih Ir.
Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan
presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata.
3. Membentuk
sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk. Pada hari berikutnya,
tanggal 19 Agustus 1945 PPKI (2) melanjutkan sidangnya dan berhasil memutuskan
beberapa hal berikut.
1. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
a. Jawa Barat,
gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo
b. Jawa Tengah,
gubernurnya R. Panji Suroso
c. Jawa Timur,
gubernurnya R.A. Suryo
d. Borneo
(Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor
e. Sulawesi,
gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
f. Maluku,
gubernurnya Mr. J. Latuharhary
g. Sunda Kecil
(Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja
h. Sumatra,
gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan
2. Membentuk Komite Nasional (Daerah).
3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang
mengepalai departemen dan 4 menteri negara.
Berikut ini 12
departemen tersebut.
a. Departemen
Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah
b. Departemen
Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo
c. Departemen
Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo
d. Departemen
Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis
e. Departemen
Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo
f. Departemen
Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo
g. Departemen
Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara
h. Departemen
Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri
i. Departemen
Pertahanan dikepalai Supriyadi
j. Departemen
Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
k. Departemen
Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
l. Departemen
Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin
Sedangkan 4
menteri negara yaitu:
1. Menteri negara
Wachid Hasyim
2. Menteri negara
M. Amir
3. Menteri negara
R. Otto Iskandardinata
4. Menteri negara
R.M Sartono
Di samping itu
diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu:
1. Ketua Mahkamah
Agung, Dr. Mr. Kusumaatmaja
2. Jaksa Agung,
Mr. Gatot Tarunamihardja
3. Sekretaris
negara, Mr. A.G. Pringgodigdo
4. Juru bicara
negara, Soekarjo Wirjopranoto
Sidang PPKI (3)
yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan:
1. Pembentukan
Komite Nasional
2. Membentuk
Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan
Badan Keamanan Rakyat
